RESPON AKTIVIS PEREMPUAN NTB TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

Tuti Harwati

Abstract


Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menyebutkan “anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM sehingga Pasal tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.Pro kontra pun bermunculan dalam menyikapi putusan MK tersebut. Terlepas dari pro kontra tersebut, penelitian ini difokuskan pada apa yang mendasari atau yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengabulkan uji materi tersebut dan bagaimana respon aktivis perempuan NTB terkait dikeluarkannya keputusan MK tentang anak di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya MK bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan MK, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Dengan menggunakan perspektif maqasid asy-syari’ah, pijakan pertimbangan ijtihad MK dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsur-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari’at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut aturan fiqih. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Menurut aktivis perempuan NTB, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap harus diapresiasi karena telah membuka keran keadilan yang selama ini tersumbat untuk memberikan setitik “air kehidupan” bagi kegersangan dunia anak dan perempuan selama ini.

Kata Kunci:Respon, Aktivis Perempuan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Nikah


Full Text:

pdf

References


Abu Hamid Al-Gazzali, Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1993).

Ali Hasaballah, Ushul at-Tasyri’ al-Islami, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971).

Anthony Flew (ed.), A Dictionary of Philosophy, (New York: St. Martin’s Press, 1979).

Citra Widi Widiyawati, dkk., “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif”, Makalah disampaikan pada Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) Principium, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famikierecht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).

Suharsimi Arukinto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Riyanta dkk. (eds.), Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2004).

Wahyu Effendi, “Adminduk dan Kriminalisasi Penduduk,” Kompas 19 Desember 2006.

www. hukumonline.com.

www.bbc.co.uk

www.kabar68h.com

www.kaskus.us

www.news.detik.com

www.pikiran-rakyat.com


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 QAWWAM

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN: 1978-9378

 

Creative Commons License
QAWWAM by http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/qawwam/index is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.