MAKNA ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF PEGIAT LSM (STUDI PENGKAWALAN ISBAT NIKAH OLEH JMS LOMBOK DI LOMBOK BARAT)

Sri Banun Muslim

Abstract


Dari semenjak masa penjajahan hingga Indonesia menjadi negara merdaka dan berdaulat, perempuan tetap menuntut adanya perubahan-perubahan terhadap aturan perkawinan yang berlaku bagi umat Islam, teurtama terhadap beberapa hal yang mendiskriminasikan dan atau rentan menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan seperti tidakadanya kepastian atau bukti hokum atas perkawinan dan perceraian, hak poligami pada laki-laki, hak wali mubir pada garis laki-laki, status nafkah dan harta bersama dalam perkawinan, posisi laki-laki sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan sebagainya. Perjuangan perempuan untuk mewujudkan hokum perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan menjumpai hasilnya dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara yuridis diacu menjadi hokum formil oleh Pengadilan Agama melalui Inpres No. 1 tahun 1991. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, apabila salah diurus, apalagi setelah keluarnya UU no. 23 tahun 2006 yang dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat berakibat fatal berupa kemiskinan kemudian berujung pada perlakukan diskriminatif dalam pelayanan public oleh negara akibat tidak adanya administrasi kependudukan sekaligus pencatatan sipilnya yang juga disebabkan oleh tidak dimilikinya buku akte nikah. KHI mengatur tentang pelaksanaan Isbat Nikah, namun faktanya banyak sekali warga yang tidak memiliki akte nikah, sekalipun sudah mengklaim pernikahannya sudah sah secara agama. Akhirnya, mereka mengalami kendala dalam mengurus banyak hal terutama yang berkaitan dengan pelayanan public dari pemerintah maupun perusahaan milik pemerintah. Ulama dengan segenap institusinya merupakan inisiatir dan konseptor lahirnya KHI, namun belum maksimal mengawalnya, terutama pelaksanaan Isbat Nikah, sehingga muncul organisasi-organisasi “sekuler” seperti JMS Lombok yang menjadi inisiator, mediator dan fasilitator pelaksanaan Isbat Nikah di Lombok.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Pelayanan Publik.


Full Text:

pdf

References


Arief Budiman, Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pendekatan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat, Jakarta: Gramedia. 1981,

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2006)

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia, (Yogyakarta, tp. 1984)

ACCESS & Bappenas RI, Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dengan Berbagi Pengetahuan dan Komunikasi; Sebuah Cerita Perubahan dari Lombok Barat; Acces, 2014

BPS Lobar, Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2014.

Daud Ali, Pengantar Hukum Islam dan Posisinya Dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press,Tahun 2001

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakrata, Gramedia, cet. III, 1994

Farid Masdar Mas’udi, Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan, 1996.

Fathurrahman Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998

Gde Suparman, Dulang 1 Perkawinan, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan PenyebaranAdat Sasak, 1995)

-----------, Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala (Mataram: Lembaga Pembukuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988).

Erni Budianti, Islam Wetu Lime vs Islam Wetu Telu, Jogjakarta; LKiS, 2000

Jumarim,dkk, Membedah Jantung Negara (Panduan Dakwah Untuk Kelompok Mustadh’afien), Mataram, DPA NTB; 2007

Jumarim, Kelembagaan Ulama Perempuan di NTB, Laporan Penelitian pada LP2M IAIN Mataram Tahun 2014, tidak dipublikasikan

Jumarim (ed), Gawe Rapah Warga – JMS Lombok Barat, Access, Jakarta, 2010,

JMS Lombok, Laporan Pelaksanaan Gawe Rapah Warga II, JMS, 2012.

JMS Lombok, Laporan Tahunan Sekretariat JMS Lombok Tahun 2011,

JMS Lombok, Proposal; Fasilitasi Pelaksanaan Isbat Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Perkawinan di Lombok Barat, JMS Lombok, 2013

JMS Lombok – Pemda Lobar, Laporan Final Program Fasilitasi Isbat Nikah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Perkawinan di Lombok Barat, JMS Lombok, 2014

JMS Lombok Barat, Laporan Naratif Program ACCESS Phase II perode 2004 – 2007 di Lombok Barat

PBNU, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU tahun 2012.

Mansour Fakih, dkk, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1994

Moleong, J, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Rosdakarya, 2002)

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Siti Hidayati Amal, Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995

Taufiq Hamami, Mengenal Lebih Dekat, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, tt)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah

UU RI No. 1 tahun tentang Perkawinan

UU RI No. 23 tahun 2006 yang dirubah dengan UU no. 24 tahun 2013 tentng Administrasi Kependudukan

Keputusan-keputusan MUBES I JMS LOBAR, JMS Lobar, 2008

Sekretariat JMS Lombok, Hasil MUBES JMS II, JMS Lombok, 2012

Statuta JMS Lombok Barat, JMS Lobar 2008


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 QAWWAM

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN: 1978-9378

 

Creative Commons License
QAWWAM by http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/qawwam/index is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.